Jakarta – riauindependen.co.id | Perusahaan operator seluler dan fiber optik didorong untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), guna mempercepat pemerataan akses internet di Indonesia.
“Kami mendorong perusahaan-perusahaan operator seluler telekomunikasi dan fiber optik untuk lebih berani investasi (di bidang TIK), di saat yang luar biasa ini di tengah pandemi dan tantangan geopolitik,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, dalam keterangannya terkait acara Pelepasan Jelajah Sinyal dan Pembukaan Festival Literasi Digital Bisnis Indonesia, di Jakarta, pada Jumat (28/10/2022).
Menurut Menkominfo, tugas besar dalam melakukan pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, tetapi juga penyelenggara layanan seluler.
Terlebih, saat ini masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan layanan internet atau blankspot, baik di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) maupun wilayah komersial.
“(Wilayah) blankspot itu ada 12.548 desa dan kelurahan bukan seluruhnya ada di wilayah 3T, ada juga di wilayah komersial atau non-3T yang menjadi wilayah operasi operator seluler dan fiber optik,” ungkap dia.
Dalam investasi tersebut, Menkominfo menyarankan agar operator seluler mengalokasikannya dari belanja modal atau capital expenditure (Capex) dan belanja operasional atau operational expenditure (Opex).
Oleh karena itu, operator seluler diharapkan melakukan konsolidasi dan terobosan agar investasi ganda yang sia-sia dalam pembangunan infrastruktur TIK
“Tahun yang lalu sampai sekarang bahkan dengan mendorong operator seluler lebih efisien agar tak terjadi double atau triple investment untuk infrastruktur oleh operator seluler,” jelas Menteri Johnny.
Lebih lanjut Menkominfo mengatakan, pihaknya juga mengupayakan blended financing atau bauran pembiayaan di sektor digital hulu dan hilir atau upstream dan downstream, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Bauran pembiayaan itu terdiri atas pembiayaan yang dilakukan melalui fasilitas Universal Service Obligation (USO) sebesar 0,25 persen dari dana penyelenggara layanan seluler.
“Ternyata hampir tidak mungkin, seperempat persen itu sudah maksimal dan itu berarti perlu dicarikan sumber pembiayaan yang baru. Banyak negara baik itu G7 countries maupun beberapa negara di Afrika, menteri keuangannya selalu mencari jalan bagaimana caranya untuk membiayai dalam rangka to breach the digital divide, mempersempit jurang disparitas digital di negara masing-masing,” tandasnya.
Pemerintah akan terus mewujudkan akselerasi transformasi digital dengan melaksanakan berbagai program dan kebijakan. Menurut Menteri Johnny, Presiden Joko Widodo menyampaikan dengan tegas untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 dan keadaan dunia yang luar biasa ini.
“Kita harus tetap optimis menatap masa depan dan melaksanakan setiap kegiatan untuk memastikan program nasional kita tetap berjalan di saat banyak negara mengalami tantangan,” tegasnya.**
