Siak | risuindependen.co.id | Upaya mamaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dalam rangka membangun dan menyelesaikan issu aktual. Pemerintah kabupaten Siak mengelar rapat pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir tahun 2023 dan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) bersama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Siak, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak.
Bupati Siak Alfedri menegaskan upaya mengatasi bencana banjir dan meluapnya debet air yang hingga ke pemukiman warga dan jalan pemerintah, minta perusahaan proaktif dan kerjasamanya.
“Perlu adanya sinergitas dan kerjasama serta gotong royong kita bersama dalam pencegahan dan penanganan bencana yang ada di Kabupaten Siak. Khususnya perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Kami minta peran aktif perusahaan dan peduli terhadap penanganan banjir di wilayah oprasional perusahaan,”ucapnya.
Bupati Alfedri juga meminta kerjasama dan koordinasi pihak perusahaan baik bersama pemerintah kabupaten maupun pemerintah kampung dan kecamatan. Karena menurutnya, ini penting dalam rangka membangun komunikasi yang baik dan peduli masyarakat yang terdampak bencana terutama banjir.
” Koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan yang ada di kabupaten Siak harus dijalin. Perusahaan dan Pemkab Siak harus bekerjasama bagaimana masyarakat ini terbebas dari banjir, kami ingin 2023 ini, tidak ada lagi warga yang terdampak banjir seperti tahun 2022 silam,”kata dia.
Selain fokus terhadap penangan banjir, Bupati Alfedri meminta peran aktif perusahaan dalam menekan angka stunting karena sesuai program pemerintah pusat samapi kedaerah untuk menekan angka stunting melibatkan multipihak terutama perusahaan.
“Sesuai arahan Pemerintah pusat perusahaan dituntut ikut berperan aktif dalam penangan stunting , termasuk terhadap karyawan-karyawannya begitu juga terhadap anak gizi buruk dan ibu hamil. Selama ini tidak semua perusahaan terlibat berperan aktif. Hanya beberapa perusahaan seperti BSP, RAPP, dan beberapa perusahaan yang tidak bisa disebutkan, jadi kedepan kami minta kepada perusahaan lainnya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah,”pintanya.
Ia berharap, pihak swasta yang ingin menyalurkan CSRnya kepada masyarakat, bentuk bantuan jangan uang tunai namun bisa berupa barang yang di butuhkan sehingga bermanfaat.
“Kami menghimbau perusahaan yang ingin membantu keluarga PKH jangan memberi bantuan dalam bentuk uang namun bagaimana membantu dalam barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menekan angka stunting dan gizi buruk,”tutupnya.
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah} di lingkungan Pemda Siak juga di ikuti seluruh Perusahaan dan camat se-kabupaten Siak.(mc/tb)
