Mataram | riauindependen.co.id | Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Asep N. Mulyana menjadi penguji eksternal dan penguji tamu Ujian Terbuka Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jum’at (24/3/2023), kemaren.
Selain Asep Nana Mulyana, hadir pula sebagai penguji Prof. Dr. H. Zainal Asikin, Prof Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, Prof. Dr. Hj. Rodliyah, Dr. H. Lalu Parman, Hayyanul Haq, SH, LLM, Ph.D dan Dr. H. Muhaimin.
Pada sidang terbuka itu juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kepala Biro Hukum Pemprov NTB dan berbagai tamu undangan lainnya.
Dalam Sidang Terbuka Disertasi yang diketuai oleh Dr. Lalu Wira Pria selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram itu, Asep N. Mulyana menyampaikan apresisasi kepada Promovendus Deddi Delianto atas upaya dan jerih payahnya dalam penelitian dan penulisan disertasi dengan judul “Restorative Justice sebagai Model Penghentian Penuntutan Perkara Pidana”.
Menurut Asep N. Mulyana, bahwa penelitian ini tidak hanya akan semakin memperkaya khasanah akademis dan konsepsi teoritik saja, melainkan juga akan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap peningkatan kualitas praktik penegakan hukum di tanah air.
“Oleh karenanya, saya menyarankan sinergitas dan kolaborasi antara dunia pendidikan dengan aparat penegak hukum maupun institusi yang memiliki fungsi dalam pembentukan produk-produk regulasi,” kata Asep N. Mulyana.
Menyitir 3 (tiga) elemen utama sistem hukum Lawrence M. Friedman, “Tentu yang senantiasa harus diperkuat dan dikembangkan adalah substansi dan struktur hukum (legal structure and substance), termasuk budaya hukum masyarakat (legal culture),” tutur Asep N. Mulyana.
Atas dasar itulah, Mantan Kajati Jabar ini mempertanyakan pendapat dan pandangan promovendus terkait dengan bentuk regulasi ideal untuk mengharmoniskan berbagai aturan internal dan institusional terkait Restorative Justice, yang saat ini memiliki karakteristik dan parameter berbeda-beda antara satu dengan lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian promovendus, bahwa regulasi yang mengatur terkait Restorative Justice idealnya dalam bentuk undang-undang yang mengatur hukum pidana formil, khususnya dengan memperbaharui dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
‘Namun sebagai exit gate dan untuk mempercepat kebutuhan masyarakat akan pengaturan restorative justice secara terintegrasi dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” papar Deddi Delianto.
Selesai menjadi penguji eksternal, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep Nana Mukyana mengadakan pertemuan dan diskusi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan jajaran tentang kemungkinan kolaborasi dan kerjasama dalam rangka penguatan dan pengembangan kebijakan regulasi nasional.
Dalam pembicaraan itu terdapat beberapa model kerjasama, antara lain melalui pembentukan Pusat Studi Kebijakan Regulasi sebagai cikal bakal dalam menyusun kurikulum dan program studi yang akan menghasilkan para perancang undang-undang (legal drafter) yang handal dan profesional.
“Saya pikir ini gagasan amazing yang harus segera diwujudkan sebagai jembatan penghubung antara Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Ditjen PP,” kata Lalu Hayanul Haq, SH., LL.M, Ph.D mengakhiri diskusi saat itu.***
Editor : red
