Jakarta | riauindependen.co.id | Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana Selasa (11 April 2023), menyetujui 21 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dengan nama sebagai berikut yaitu:
Tersangka EKA YULIADI Pgl. EKA Bin SYARIUL (Alm) dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka ABDUL GAFUR Pgl ADUL bin SUPARJO dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
Tersangka ANDI Pgl ANDI alias RUSTANTO dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka NUZUL QURROTA SUKMA alias OTA bin SUHARTONO dari Kejaksaan Negeri Kebumen yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka SUWARNO alias WAROK bin SUTOREJO dari Kejaksaan Negeri Sragen yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tersangka YUSTISI NORMAN PRATAMA bin BAHRUL ALAM dari Kejaksaan Negeri Tegal yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka HIDAYAT BUDIYANTO bin SAMIN dari Kejaksaan Negeri Klaten yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Tersangka MUHAMMAD KHAIZUDDIN ZULFA alias DANI bin SUPRIYANTO dari Kejaksaan Negeri Kulonprogo yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman atau Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan.
Tersangka LARAS WIDIA ASTUTI binti ADE WARDI dari Kejaksaan Negeri Kuningan yang disangka melanggar Pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 310 Ayat (2) atau Ketiga Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tersangka GUNAWAN bin TARJU dari Kejaksaan Negeri Majalengka yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka CONDRA BRAWIJAYA bin SAMSUDIN dari Kejaksaan Negeri Majalengka yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka TR. ZAINALSON M. bin TR. ISKANDAR M dari Kejaksaan Negeri Majalengka yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka GERI ABDUL NASIR bin SAEPUDIN (Alm) dari Kejaksaan Negeri Majalengka yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka SAEPUL ALAM bin (alm) DIRMAN dari Kejaksaan Negeri Cianjur yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka ARIYANA bin DADANG dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka DENI TRIAWAN bin WAWAN RUSPANDI dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian.
Tersangka HASMIN HASAN alias ADE dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka NOVIYANTI TITUS RATU alias NOVI dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka REMIGIUS alias REMI dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tersangka LA ODE HALIKI bin LA ODE MANGKETU dari Kejaksaan Negeri Muna yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 356 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dalam Keluarga.
Tersangka JABAL NUR Bin JAMALUDDIN dari Kejaksaan Negeri Kolaka yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Dengan alasan pemberian penghentian penuntutan tersebut berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Mereka telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
Oleh karena itu, tersangka-tersangka tersebut, belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
Dalam ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi dengan perbuatannya.
Sehingga proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
Para tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, dengan pertimbangan sosiologis, dan masyarakat merespon dengan positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.(**/red)
