Rokan Hilir | Riauindependen.co.id | Oknum Penghulu Sungai Sialang diduga alergi dengan Pers dan anti dengan wartawan, buktinya ketika di konfirmasi memilih diam dan bungkam. Bahkan oknum Penghulu diduga angkuh dan arogan tersebut juga pernah menolak kelompok tani bentukan masyarakat Sungai Sialang saat Ketua kelompok minta dukungan dan tanda tangan ke Penghulu justru menolak untuk menandatangai. Akibat perilaku nyeleneh tersebut kini oknum Penghulu tersebut menjadi buah bibir dikalangan masyarakat Sungai Sialang.
Camat Batu Hampar sebagai atasan dalam birokrasi di pemerintahan secara terstruktur tak bisa berbuat banyak dan diduga lemah menindak bawahan.
Saat diminta konfirmasi terkait keberadaan pemilik alat berat ekskavator sampai hari ini masih bungkam pasca sebelum di ekspos jilid satu..Ada apa dibalik dengan tertutupnya akses informasi sebagai pejabat publik..sungguh ironis !!
Saat dikonfirmasi awak media Redaksi86.com ke Camat Batu Hampar terkait aktifitas alat berat, belum ada surat masuk tebusan masuk ke awak media Redaksi86.com via WhatsApp, bahkan sudah kami konfirmasi dan disampaikan ke Penghulu untuk memantau hal tersebut apakah alat berat pribadi yang punya lahan atau sebaliknya, kita tunggu jawaban Penghulu Trm.K .
Sampai berita ini di publikasikan, aneh bin ajaib masih belum ada jawaban dari penghulu tersebut meskipun sudah berulang kali dikonfirmasi akses tetap tertutup rapat. Akhirnya akibat sulit dan aksi bungkam tersebut, tokoh masyarakat Sungai Sialang H.Suardi angkat bicara, “Kami sangat menyesali dan kecewa karena sudah terlanjur memilih penghulu yang kini menjabat di Sungai Sialang, sampai saat ini beliau selalu buat gaduh dan tidak pro dengan kepentingan masyarakat. Terkait sulitnya mendapat akses informasi siapa dan untuk apa alat berat excavator masuk ke kampung kami, Kepenghuluan Sungai Sialang kita sulit sekali akses informasi.
Masih menurut tokoh yang vokal tersebut, sangat di sayangkan ada apa dengan kepentingan Penghulu sehingga seolah-olah masyarakat tidak punya hak untuk mengetahui persoalan yang terjadi di kampung tanah leluhur kami dan konflik perbatasan antar Kepenghuluan tak pernah di tuntaskan, yang mengakibatkan lahirnya konflik- konflik yang lain.
Sampai saat ini lahan hutan yang terbentang luas, kelompok masyarakat berharap mendapatkan lahan pertanian justru dihambat, sebaliknya Penghulu cendrung pro atau berpihak ke para pemodal dan begitu leluasa menguasai lahan kampung kami dengan berbagai modus,” ujar H.Suardi dengan spontan.
Kita pernah melaporkan kasus ke Pemerintah Pusat bahkan sampai ke lintas Kementrian di Jakarta. Ketidak adilan terkait pembagian lahan bagi kelompok tani warga tempatan sampai saat ini tidak pernah terealisasi. Untuk menikmati tanah tempat kelahiran,” ujar tokoh dan beberapa perwakilan elemen saat melaporkan dan pertemuan dengan awak media Redaksi86.com.
Pemda setempat harusnya ikut proaktif, segera menyelesaikan konflik tapal batas, agar kita tidak dibenturkan akibat lahirnya produk Perbub yang dibuat pejabat terdahulu untuk segera direvisi. Pada dasarnya mereka meminta pihak perangkat oknum Kepenghuluan transparan terkait administrasi dokumen laporan masuk dan keluar arsip data warga dan kelompok yang melakukan jual beli lahan dan lainnya tersimpan tercatat nomor register dokumen yang harus tersimpan di Kantor Kepenghuluan menyangkut lahan dan hutan.
Awak media Redaksi86.com sudah mencoba mengkonfirmasi pada tanggal (30/07/2023) perwakilan KPH Rohil, Arifin meminta dikirim jika punya titik kordinat dari Redaksi86.com, terkonfirmasi terkait seputar masalah lahan dan hutan wilayah Kacamatan di Kec. Batu Hampar Kab. Rohil.
Pada kesempatan lain, awak media juga berusaha mengkonfirmasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui Danang Kabul, namun belum juga berhasil terkonfirmasi sampai berita ini dipublikasikan. (tamrin)
