Bangkinang Kota | RiauIndependen.co.id | Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Bupati Ahmad Yuzar, S.Sos, MT menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (10/4/2025), di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kampar, Bangkinang.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi, dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kampar Hambali, SE, MBA, MH, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ahmad Yuzar mengapresiasi seluruh pandangan, catatan, serta saran konstruktif dari masing-masing fraksi sebagai bentuk kemitraan yang membangun antara legislatif dan eksekutif demi percepatan pembangunan Kabupaten Kampar yang lebih baik dan merata.
Menjawab Fraksi Gerindra, Bupati menyampaikan bahwa terkait tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 sebesar Rp63 miliar, telah dilakukan upaya resolusi dan penganggaran kembali untuk penyelesaian di tahun 2025.
Menanggapi Fraksi Demokrat, Bupati merespons 15 catatan penting seperti serapan anggaran yang belum optimal, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, serta perlunya reformasi birokrasi yang nyata. Semua hal ini, tegasnya, menjadi prioritas Pemkab Kampar dalam pembenahan kinerja OPD ke depan.
Terkait Fraksi Golkar, pemerintah akan menindaklanjuti 12 catatan penting seperti penguatan potensi PAD, evaluasi struktur belanja operasional, pembayaran honorarium tenaga honorer, serta penempatan SDM berdasarkan prinsip “The Right Man in The Right Place”. Soal pembangunan Asrama Putri di Yogyakarta juga direncanakan pada tahun anggaran 2025.
Fraksi PPP dan PKS menyoroti pentingnya prioritas sektor pendidikan dan kesehatan, pemberian beasiswa, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua poin tersebut akan dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Fraksi Nasdem mengusulkan penguatan soliditas antar-OPD, optimalisasi penggunaan rumah dinas camat, serta kelanjutan program Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP), PKBM, dan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu.
Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama: optimalisasi pendapatan, pembinaan BUMD, dan penertiban usaha Galian C ilegal. Bupati menyatakan bahwa Pemkab telah mengundang pimpinan BUMD untuk memaparkan capaian program, serta membentuk Tim Yustisi guna menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
Fraksi PAN, dalam pandangannya, mendorong Pemkab Kampar agar terus istiqomah menjalankan visi daerah: “Kampar yang Agamis, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan”. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan setiap program pembangunan sesuai arah visi tersebut.
Menutup jawabannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa semua masukan fraksi akan dijadikan referensi penting dalam evaluasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas perhatian dan kontribusi aktif dalam membangun Kabupaten Kampar.
Setelah penyampaian jawaban Bupati, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ TA 2024 dan penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.****
