Jakarta – Riau Independen | Bupati Siak Alfedri menghadiri pertemuan kepala negara bersama para Menteri, kepala lembaga tinggi negara, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati se-Indonesia, dalam rangka mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo terkait sejumlah isu sosial ekonomi terkini, di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/22).
Alfedri bersama Bupati Walikota dan Gubernur lainnya yang hadir, menerima beberapa instruksi dari Presiden, diantaranya terkait langkah pengendalian inflasi di daerah, tindaklanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, hingga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Bapak Presiden dalam pertemuan tadi menyampaikan bahwa situasi sosial ekonomi global pada saat ini sulit diprediksi dan dikalkulasi sehingga membuat perekonomian negara-negara didunia kesulitan. Untuk itu beliau meminta semua pihak memiliki sense of crisis. Beliau meminta para kepala daerah dan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir untuk Bersama-sama berfikir detil untuk mengantisipasi berbagai potensi krisis, terutama krisis pangan yang bisa saja sewaktu-waktu mengancam dunia” kata Alfedri usai menghadiri kegiatan.
Alfedri juga menyebut presiden memberi penekanan secara khusus bahwa inflasi atau kenaikan barang dan jasa menjadi hal yang paling ditakutkan seluruh negara di dunia. Oleh sebab itu seluruh elemen bangsa diminta kompak menangani mulai dari pusat hingga daerah, sebagaimana pada waktu lalu bangsa Indonesia berhasil menangani pandemic Covid 19 dengan kerjakeras bersama.
“Misalnya untuk mengantisipasi tingginya inflasi pangan, setiap hari kita diminta untuk memantau Indeks harga konsumen (IHK) atau harga-harga bahan pangan untuk selanjutnya menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan didaerah. Contohnya jika harga harga bahan pangan naik karena produksi yang menurun misalnya, pemerintah daerah diminta melakukan intervensi kebijakan dengan gerakan mengajak petani untuk menanam komoditi tersebut agar pasokannya cukup dipasaran” jelasnya.
Selain itu kata dia, para kepala daerah juga diminta untuk memperhatikan berbagai kendala dalam hal transportasi bahan pokok dari daerah produsen kepada daerah konsumen, yang menyebabkan ongkos angkut mempengaruhi harga jual pangan di pasaran.
“Presiden ingin semua pihak tidak hanya bekerja dalam hal-hal makro dan mikro, namun harus detil dan konkrit. Pemerintah telah mempersiapkan regulasi bagi pemangku kebijakan didaerah untuk menggunakan dana tak terduga dan dana transfer umum untuk menekan inflasi, misalnya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Selain itu pemerintah pusat juga terus mendorong daerah melaksanakan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dengan membeli produk UMKM dan koperasi melalui e-katalog.” jelas Alfedri.**
