Rohil – riauindependen.co.id | Rapat Paripurna DPRD Rohil, pandang umum fraksi – fraksi atas rancangan perubahan APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022, tahapan pembicaraan pembahasan selanjutnya sesuai pasal 10 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib fraksi-fraksi, kamis (29/9/2022).
Dalam menyampaikan setiap pandangan umum yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD kabupaten Rokan Hilir, terhadap bupati Rohil, Berikut kita simak penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
Terima kasih pimpinan yang membacakan pandangan fraksi dari fraksi PDI perjuangan, saudara Purnomo, “Selanjutnya fraksi Golkar.
“Selanjutnya fraksi Nasdem, NasDem pada malam hari ini kami serahkan kepada saudara Ali anugerah Arab dan fraksi , saudari yang terhormat ismaryanti.
“Pandangan umum fraksi PDI perjuangan terhadap nota keuangan rencana perubahan anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022, yang terhormat bapak Bupati dan bapak Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang terhormat saudara sekretaris Daerah Kepala Dinas Kepala kantor Kepala badan di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang terhormat saudara Insan pers hadirin dan undangan yang kami hormati mengawali penyampaian pandangan umum fraksi partai PDI perjuangan partai demokrasi Indonesia perjuangan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Rokan, Tentang Anggaran APBD perubahan tahun 2022.
Namun perubahan tersebut baik kenaikan maupun penurunannya haruslah mengedepankan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mensejahterakan masyarakat yang baru mulai pulih dari dampak pandemi covid-19.
Meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah untuk fokus dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PHD, dimana masih banyak sektor atau potensi yang belum dilaksanakan secara maksimal, pendapatannya dari sumber-sumber yang sudah ada di luar dana bagi hasil migas.
“Seperti misalnya rekondisi pajak bumi dan bangunan retribusi parkir pajak reklame pajak usaha burung walet retribusi persampahan dan kebersihan dan lain-lain.
“Fraksi PDI perjuangan meminta kepada pemerintah daerah agar lebih cepat dalam membentuk kebijakan dan dalam mengelola keuangan serta menjaga stabilitas sosial politik agar program pembangunan bisa terlaksana secara maksimal dan baik.
Juga Fraksi PDI perjuangan tetap berkomitmen untuk mengawal kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintahan yang baik serta mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan rakyat termasuk di dalamnya dalam hal pelaksanaan pemilihan pengurus serentak tahap pertama Tahun 2022 fraksi PDI perjuangan meminta agar kiranya dalam pembahasan APBD perubahan ini dapat dimasukkan anggaran pelaksanaan pilpres Tahun 2022 berapa dewan yang terhormat demikianlah pandangan fraksi PDIP.
Terhadap nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022. Kedua APBD perubahan harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
Apalagi APBD perubahan yang sifatnya menyempurnakan APBD murni karena program program yang belum tuntas dalam APBD murni dilanjutkan dengan APBN kita pahami bersama sekarang ini menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi bagaimana pemerintah mengupayakan UMKM dan usaha lainnya, yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan di sektor perekonomian Pemerintah Daerah, mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dalam pemulihan ekonomi daerah.
“Untuk di sektor pembangunan infrastruktur kami fraksi-partikel mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir agar memfokuskan pembangunan pada daerah yang tradisional atau yang sulit dijangkau yang hingga saat ini kondisi jalannya masih banyak yang rusak bahkan tidak bisa dilalui kendaraan ketika hujan.
“Dengan pemerintah agar tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap program kerjanya dan tidak melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor krusial sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan kesehatan dan pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus terus melakukan ekstensifikasi program untuk menambah dan menggali objek pajak dan responsif baru dan retribusi baru yang belum tersentuh, dengan demikian keberlanjutan peningkatan pendapatan daerah di tiap tahunnya yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Rokan Hilir, Memacu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yang dicita-citakan terakhir.
Pandangan Fraksi partai Golkar terhadap berharap kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus dipertahankan, dan di tingkatkan guna menjaga kelangsungan pembangunan Daerah yang meliputi seluruh sendi kehidupan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat dan merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai, semoga yang kita bahas bersama ini seluruhnya dapat disepakati dan disetujui disahkan di Tahun 2022, agar tidak ada lagi sisa dan Perda yang menjadi pekerjaan rumah dan beban kerja kita di tahun selanjutnya. ungkap ketua Fraksi Golkar Aswin.*(tamrin)
